Baren Sipayung

Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

08 Maret 2023
Di tengah maraknya kasus korupsi yang merebak terjadi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan integritas pada para pelaksana, terutama para pemeriksa. Di sisi lain, pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme sehingga menjadi pemeriksaan yang berkualitas yang dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mencegah terjadinya praktik koruptif di tubuh BPK, maka diperlukan kemampuan tertentu pada tingkat pengendalian yang cukup tinggi pada karakteristik individu para pemeriksa sehingga mengurangi risiko penurunan kualitas, dan kerja sama tim, serta melambatnya pekerjaan dalam melakukan audit. Artikel ini menjelaskan penerapan good governance dalam rangka meminimalisir risiko yang mengancam independensi, integritas, dan profesionalisme layanan pemeriksaan BPK. Salah satu penerapan good governance adalah pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penulisan artikel ini menggunakan kualitatif deskriptif yang diperoleh dengan menuangkan materi yang dikembangkan dalam penulisan ini atau bahan referensi yang terkait, termasuk pendekatan manajemen risiko dalam rangka meminimalisir risiko tersebut.
2022_ART_PP_Baren_Sipayung04.pdf

Independensi kewenangan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dalam kaitannya dengan uu administrasi pemerintahan dan uu pemerintahan daerah

23 Februari 2023
Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut ‘UU 30/2014') merupakan suatu produk hukum yang sangat dinantikan oleh para administrator publik, terutama dalam perubahan paradigma menuju pelayanan publik yang lebih baik dan penyelenggaraan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Good Governance. Tujuan pembentukan UU 30/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam bagian konsideran, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan dan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
2019_ART_PP_Bzren_Sipayung03.pdf

Manajemen risiko dalam pertimbangan pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) daerah

22 Februari 2023
Tujuan dari manajemen resiko Pengajuan Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah merupakan upaya agar tidak adanya lagi fraud (kecurangan). Mengingat begitu pentingnya pemulihan ekonomi di Indonesia setelah terjadinya pandemic corona. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui library research, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan- tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, melalui pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang didapat diantaranya: Perlunya manajemen risiko dalam suatu institusi atau dalam proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai visi dan misinya, yang prosesnya meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, respon risiko, serta monitoring dan reviu; sumber risiko dapat berasal dari proses dan prosedur yang berkaitan dengan persengkongkolan; Kemendagri untuk tidak dilibatkan lagi dalam pertimbangan untuk pengajuan dana PEN pasca tertangkap tangannya Mantan Dirjen Bina Keuda Kemendagri merupakan salah satu jenis Risk Response yaitu Avoid di samping Share, Accept, dan Reduce; perlunya pernyataan pernyataan ‘selera risiko' (Risk Appetite Statement) yang jelas dan terukur; perlunya membangun budaya risiko (risk culture) yaitu kondisi yang tercipta dalam suatu organisasi yang secara otomatis dan komprehensif menerapkan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko, serta menyatukan keseimbangan antara risiko dan pengendaliannya dalam setiap proses bisnis.
2022_ART_PP_Baren_Sipayung01.pdf

The influence of the implementation of regional autonomy on regional financial management of East Kalimantan Province

22 Februari 2023
This article explains the essence, purpose, benefits for the region and the current development of regional autonomy and its practice in East Kalimantan. In this article, criticizing theoretically by concocting various data/theories being criticized is complemented by references to several relevant journals. Furthermore, analysis related to policy implementation by identifying various problems and challenges faced, as well as providing solutions on how to realize regional autonomy in East Kalimantan Province. In terms of applying the principles of regional financial management efficiently, economically, effectively, transparently, and responsibly by taking into account the sense of justice, propriety, and benefits for the community as well as the implementation of performance-based budgeting, the setting of cost standards in the imposition of Regional Expenditures is a form of financial management discretion. area by the Regional Government as long as it fulfills the provisions related to the designation, use, and conditions for the application of discretion as regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration.
2022_ART_PP_Baren_Sipayung02.pdf

• 1